NETRALITAS ASN, PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Oleh : Berlin Wali, S.Sos, M.Si

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemilu dan Pemilihan akan berjalan secara bersamaan pada tahun 2024 nanti, namun pelaksanaan pemungutan suaranya pada tanggal yang berbeda. Pemungutan suara Pemilu akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mana telah ditetapkan oleh KPU dengan Peraturan KPU nomor nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggara Pemilu tahun 2024. sementara pemungutan suara pemilihan akan berlangsung pada  bulan November 2024 untuk memilih Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati/Walikota Wakil Walikota yang telah termuat dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 Pemilihan tentang Kepala Daerah.

Dalam penyelenggaran Pemilu/Pemilihan ASN memiliki peran yang cukup besar untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut, bagaimana tidak, karena pada lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu/pilkada terdapat ASN-ASN yang dituntut mampu mendukung kerja-kerja para komisioner dalam menjalankan tugas-tugasnya, tidak sampai di situ,  ASN juga berada pada  semua instansi/lembaga negara  yang oleh undang-undang diberikan hak politik untuk memilih namun dilarang untuk mendukung dan mengekspresikan dukungan pada salah satu pasangan calon maupun calon.

Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat (1) uu nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara.

Nuraida Mokhsen dkk, dalam bukunya yang berjudul “Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara” 2018 menerangkan bahwa fungsi ASN adalah 1) pelaksana kebijakan public, 2) Penyelenggara Pelayanan Publik dan 3) Perekat dan pemersatu bangsa. Serta pegawai ASN diberi kewenangan 1) mengelola keuangan dan aset negara, 2) menggunakan fasilitas negara dan 3) membuat kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Masi dalam buku yang sama menyebutkan Netralitas ASN bertujuan agar dalam menjalankan kewenangan tidak disalahgunakan untuk keuntungan kelompok tertentu.

Refleksi Ketidaknetralan ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) Pada Pemilu Tahun 2019

Beberapa bentuk ketidaknetralan ASN pada pemilu 2019 diantaranya 1) ASN memberikan dukungan melalui media social/massa, 2) ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial bakal paslon/parpol, 3) ASN mendukung sala satu bakal calon, 4) kepala desa/aparat desa memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon, 5) ASN mensosialisasikan bakal calon melalui alat peraga kampanye dan, 6) ASN mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon.

Selama penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, Bawaslu mencatat 999 dugaan pelanggaran Netralitas ASN, yang terdiri dari 914 temuan dan 85 laporan. Data ini menunjukan bahwa partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu perlu ditingkatkan pada pemilu tahun 2024. Sebab dari data tersebut masi menunjukan lebih banyak temuan, yang mana temuan adalah kerja-kerja Bawaslu dan jajarannya.

Laporan masyarakat yang angkanya kurang dari seratus ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, 1) Masyarakat belum secara mengetahui utuh tata cara prosedur pelaporan, 2) Pada saat melakukan pelaporan sudah kadaluarsa laporannya, 3) Tempat terjadi pelanggaran pada daerah-daerah terisolir. Serta 4) yang melakukan pelanggaran adalah kerabat pelapor.

Refleksi Ketidaknetralan ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) Pada Pemilihan Tahun 2020

Pada Tahun 2020 penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan pada 270 daerah di Indonesia, yang mana 9 daerah melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 37 daerah melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta 224 daerah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau sekitar 53 persen dari jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Negeri ini.

Dalam buku Hak Politik dan Netralitas ASN yang ditulis oleh “Ratna Dewi Pettalolo dkk, 2021”  menyebutkan Ketidaknetralan ASN dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah disebabkan oleh beberapa faktor, adapun faktor-faktor tersebut adalah 1) eksistensi hak pilih yang dimiliki oleh ASN, 2) kepentingan pribadi seorang ASN (kepentingan jabatan atau karir), 3) politisasi birokrasi (biasa dilakukan oleh calon petahana).

Selain dari tiga factor diatas ada juga beberapa faktor lain yang mana menjadi penyebab ketidaknetralan ASN antaranya: 1) ikatan persaudaraan (merasa bangga ketiak saudaranya/golongannya menjadi kepala daerah terpilih), 3) kesamaan latar belakang (kesamaan Pendidikan dan Profesi), 4) hutang budi (pengangkatan menjadi ASN oleh kepala daerah yang menjadi peserta pemilihan), 5) tekanan pasangan calon (terjadi pada daerah minoritas). Tentu saja Ketidaknetralan ASN ini tidak muncul dengan sendirinya, pasti ada pihak-pihak yang menjadi aktornya, adapun pihak-pihak tersebut adalah Tim sukses, Atasan ASN serta pasangan calon itu sendiri.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan tersebut dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh ASN sebanyak 1.536, angka ini sudah termasuk temuan yang ditemukan langsung oleh Bawaslu dan jajarannya serta Laporan yang dilaporkan oleh masyarakat. Dari jumlah dugaan pelanggaran tersebut terdapat 1.398 yang direkomendasikan/diteruskan.

Tantangan Bawaslu dalam Menjaga Netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan 2024

Tantangan Bawaslu dalam menghadapi kenetralan ASN pada pesta demokrasi 2024 yakni keserentakan pemilu dan pemilihan pada tahun yang sama walaupun hari pemungutan suaranya berbeda bulan namun Ada beberapa tahapan yang akan berjalan bersama. Keserentakan juga menjadi tantangan karena mengingat pelaksanaan pemilu 2019 dan pilkada 2020 meninggalkan jumlah dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan lebih dari dua ribu dugaan pelanggaran, sehingga untuk menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang perlu langkah-langkah yang tepat guna memastikan ASN tetap netral pada perhelatan pesta rakyat tersebut.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka menjaga kenetralan ASN adalah sebagai berikut : 1) memetakan daerah rawan dimana daerah tersebut akan menjadi fokus sosialisasi tentang pentingnya netralitas ASN terhadap keberlanjutan demokrasi di negeri ini, 2) perlunya regulasi yang dinamis dan disesuaikan dengan pengalaman pada pesta demokrasi sebelumnya, 3) sasaran sosialisasi kepada elit birokrasi dan ke 4) peningkatan SDM jajaran Bawaslu terutama pengawas desa agar bisa mengawasi kepala desa beserta jajarannya yang tidak netral dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut.Sehingga dengan penuh harapan setelah perhelatan Pemilu dan Pemilihan 2024 meninggalkan jumlah dugaan pelanggaran lebih sedikit dari pemilu dan pemilihan sebelumnya, karena salah satu indikator keberhasilan yakni bagaimana kita memastikan hari ini lebih baik dari hari kemarin agar kita bisa dikatakan orang yang beruntung sebagaiman yang disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *