PSDKP KKP Berkomitmen Tindak Tegas Pelaku Ilegal Fishing dan Destructive Fishing

Indoneisa-timur.com,- Rapat koordinasi penanggulangan Destructive Fishing Bekerja bersama menuju Indonesia bebas bom dan racun ikan. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 2021 yang oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan PSDKP Kab. Kepulauan Selayar.

Rapat Koordinasi Penanggulangan Destructive Fishing

Dalam rapat koordinasi ini dihadiri OPD Dinas Perikanan, Aparat kepolisian, Angkatan laut dan Penggiat lingkungan seperti organisasi WCS kab. Kep selayar.

Pembukaan acara dari pemerintah daerah yang diwakili oleh wakil bupati kab. Kep Selayar Saiful Arif, S.H., menyampaikan  “melalui rapat koordinasi ini, diharapkan menghasilkan  rekomendasi dan kesepakatan tindaklanjut program dan kegiatan yang akan diimplementasikan bersama dalam  memerangi praktik perikanan yang merusak atau Destructive  Fishing dalam bentuk rapat koordinasi berkala, peningkatan intensitas patroli pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengawasan peredaran bahan baku bom dan bius ikan, kampanye dan penyadartahuan serta  kegiatan lainnya. Kami juga meminta kesediaan Ditjen PSDKP KKP, agar menjadikan Selayar sebagai lokasi prioritas penanggulangan Destructive Fishing dengan mengintensifkan patroli pengawasan oleh kapal pengawas perikanan. Sesuai dengan Visi Selayar Sebagai Bandar Maritim Indonesia Timur diharapkan dapat menjawab dan memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan tersebut. penyelesaian permasalahan tersebut tentunya sangat sejalan dengan target dan sasaran RPJMD 5 (lima) tahun ke depan sehingga tidak hanya taraf hidup masyarakat yang dapat ditingkatkan tetapi juga dapat menjamin keberlanjutan sumberdaya lokal.

“Sulawesi Selatan berdasarkan data, merupakan angka tertinggi pelaku kegiatan Destructive Fishing. Terutama di dua lokasi yakni Kapoposang wilayah laut Kab. Pangkajene Kepulauan dan perairan laut Kab. Kepulauan Selayar. Segala upaya sudah kami lakukan terutama penegakan hukum terhadap pelaku usaha atau kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas penangkapan ikan illegal, tentunya kita secara tegas akan proses secara pidana kepada yang bersangkutan. Tapi ada juga langkah yang lebih soft supaya para pelaku ini jera, kita melakukan penyadartahuan melalui kegiatan sosialisasi dari rumah ke rumah, sekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi bahwa kegiatan DF adalah kegiatan merusak lingkungan, sebagai masa depan bangsa termasuk anak cucu dan keluarga kita” ungkap Dirjen PSDKP Haeru Rahayu.

Lanjut Haeru Rahayu “Mengajak seluruh aparat penegak hukum yang ada di wilayah masing-masing, untuk tidak memilah dan memilih. Kalau kita jerat secara hukum maka harus tegas untuk melakukan tindakan pelaku DF. Para pelaku DF tidak bisa kita biarkan dan tidak perlu melakukan peringatan agar tidak melakukan kegiatan DF karena kalau itu sudah dijiwai dan mendarah daging dalam diri mereka maka akan tetap melakukan dan tetap akan melakukan. Makanya dalam kasus DF harus tegas di penegakan hukumnya. Mulai dari pihak kepolisian, angkatan laut, kejaksaan dan juga pengawas PSDKP tidak pandang bulu terhadap persoalan DF”

Terakhir disampaikan “dari hasil rapat koordinasi ini nanti kita buat MOU untuk penanggulangan terkait dengan aktivitas Destructive Fishing yang terjadi di Kab. Kepulauan Selayar”


Penulis : R
Editor : R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *